Anggota Badan Legislasi DPR RI Milton Pakpahan menilai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus diperkuat. Pasalnya, dunia usaha saat ini semakin terbuka, sehingga menjadikan persaingan usaha semakin ketat.

Selain itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga perlu direvisi, karena konteks pasar saat ini sudah berbeda dengan satu dekade yang lalu.

“Usia UU ini hampir 14 tahun, konteks nasional sudah banyak berubah. Sekarang, kita sudah memasuki era keterbukaan dan perdagangan bebas. Jadi, peran KPPU harus diberi penguatan melalui UU ini. Pasar kita semakin terbuka, yang nantinya persaingan juga akan semakin ketat, KPPU harus diberi kekuatan dalam hal pengawasan, penertiban, mengawal, dan menyelidiki, apakah terjadi persaingan tidak sehat atau monopoli itu,” jelas Milton.

Hal ini disampaikan Milton saat RDP antara Baleg dengan jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), dan Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusumah (F-PPP) di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senin (9/12).

Milton berharap, agar KPPU bisa menjaga suasana ekonomi dan persaingan usaha dapat terjaga baik, dari tingkat kota atau kabupaten, hingga pemerintah pusat. Sehingga internal KPPU harus diberi penguatan.

Politisi Demokrat ini menilai persaingan usaha sekarang sudah jauh lebih baik, pengawasan sekarang sudah mulai transparan.

“Saat ini, jika terjadi hal-hal yang janggal, sangat bisa terlihat. Apabila dalam satu perusahaan memonopoli, pasti dapat diketahui, karena selalu dipublikasikan. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi monopoli, pertumbuhan setiap lembaga juga merata, dan tidak terpusat hanya pada satu badan usaha,” harap Milton.

Hal senada diungkapkan Anggota Baleg Taslim. Politisi PAN ini menilai peran KPPU harus diperkuat. Sehingga, dengan adanya KPPU, monopoli usaha tidak akan terjadi.

“Penguatan ini memang harus dimiliki KPPU. KPPU jangan hanya menghimbau saja, namun juga dalam prakteknya tidak bisa apa-apa. Sehingga, jika KPPU tidak bisa mengontrol persaingan usaha itu, tentu monopoli akan terjadi. Saya kira pengusaha akan melakukan berbagai cara untuk mendapat keuntungan besar, jika ada celah memonopoli, maka mereka akan melakukan hal itu,” jelas Taslim.

Politisi asal Sumatera Utara ini menyatakan peran KPPU belum cukup terlihat. Ia melihat perusahaan BUMN yang besar, masih dapat mengikuti proyek kecil di daerah. Hal ini dapat mengakibatkan kalah saingnya pengusaha lokal di daerah.

“Peran KPPU ini belum cukup terlihat. Ada BUMN yang masih bisa ikut tender proyek kecil di daerah. Harusnya kan itu tidak bisa. Jika BUMN ini mengikuti proyek-proyek di daerah, maka perusahaan lokal akan kalah. UU ini harus cepat, tegas, dan jelas. Jangan sampai ada celah untuk mempermainkan UU ini,” harap Taslim. (sf)/foto:odjie/parle/iw.